NUNUKAN - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) agar melakukan antisipasi penuh dan meningkatkan kewaspadaan terhadap adanya potensi penularan COVID-19 dari aktivitas keluar-masuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) melalui lintas batas negara di wilayah Kabupaten Nunukan dan pintu perbatasan lainnya di Kalimantan Utara. Menurut Doni, adanya mobilitas penduduk, baik WNI maupun WNA tersebut sangat berpotensi menjadi penyebab meningkatkan angka kasus COVID-19 apabila tidak ada penanganan khusus wilayah perbatasan, sebagaimana anjuran Pemerintah Indonesia demi memutus mata rantai penularan virus SARS-CoV-2. “Kita harus antisipasi. Kita harus waspada,” jelas Doni dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan di Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (30/3). Menengok data WNI dan WNA yang tiba di Tanah Air melalui jalur resmi bandara Soekarno-Hatta di Tangerang sejak akhir Desember 2020 hingga 26 Maret 2021, Doni mendapat laporan bahwa ada 614 orang dari total 1.974 yang dilaporkan terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melalui dua kali Test PCR oleh pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Padahal sebelumnya mereka telah mengantongi surat negatif swab dari negara asal. “Sampai dengan hari ini, mereka yang dinyatakan positif dari luar negeri setelah melalui dua kali swab pcr ada 614 orang yang positif COVID-19,” jelas Doni. “Padahal mereka yang tiba ini membawa dokumen hasil swab negatif,” imbuhnya. Melihat dari fenomena tersebut, maka Doni yakin hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa potensi penularan virus SARS-CoV-2 dapat lebih banyak terjadi di lintas batas seperti yang ada di Kaltara. Terlebih menurut laporan dan sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak pintu masuk ilegal atau yang lebih dikenal dengan ‘jalur tikus’ di wilayah Kaltara, yang tentunya hal itu juga menjadi poin penting untuk segera diantisipasi guna menekan angka kasus COVID-19. Sebab, penularan COVID-19 yang dibawa WNI dan WNA tersebut dapat berakibat fatal apabila berdampak langsung kepada para kelompok rentan dan bagi penderita komorbid atau penyakit penyerta yang ada di rumah.   Pembentukan Satgas Karantina Pada kesempatan tersebut, Doni lantas mencontohkan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dalam rangka mengantisipasi adanya penambahan kasus COVID-19 di wilayah mereka dari mobilitas penduduk melalui perbatasan tapal batas. Dalam hal ini, Pemrov Kalbar telah membentuk Satgas Karantina dibawah komando Pangdam setempat, setelah mendapat delegasi dan arahan dari Gubernur Kalbar. Adapun komitmen tersebut dibangun setelah sebelumnya Doni menyambangi dan memberikan arahan terkait hal serupa di wilayah Kalbar dengan menghadirkan pula beberapa unsur Kementerian/Lembaga terkait dari pusat pada awal bulan Maret yang lalu. Oleh sebab itu, melalui forum yang juga dihadiri oleh seluruh unsur pemerintah daerah dan dihadiri komponen dari pusat, Doni berpesan agar apa yang telah dilaksanakan Pemprov Kalbar dapat dijadikan inspirasi dalam rangka melindungi warga negara dari pandemi yang melanda Tanah Air selama satu tahun terakhir ini. Sehingga apa yang telah dilakukan bangsa Indonesia dalam memerangi COVID-19 tidak menjadi sia-sia dan angka kasus dapat dikendalikan. “Jangan sampai kerja keras kita selama satu tahun terakhir ini akhirnya nanti terganggu oleh saudara kita yang tidak bisa kita lakukan proses sesuai ketentuan kekarantinaan,” tegas Doni.   Gerak Cepat Dalam rangka memberikan dukungan penuh kepada Pemprov Kaltara, BNPB memberikan bantuan senilai 3 miliar guna percepatan penanganan COVID-19. Dukungan tersebut diberikan secara simbolis oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltara senilai 2,2 miliar dan kepada BPBD Kabupaten Nunukan senilai 700 juta. Adapun rincian dukungan yang diberikan tersebut meliputi 20 alat thermometer gun, 2.000 pakaian APD, 2.000 kacamata googles, 2.000 face shield, 50 unit pulse oximeter, 100.000 lembar masker kain, 20.000 swab test antigen dan 2 unit ventilator untuk BPBD Provinsi Kaltara. Kemudian 50 ribu masker kain, 10 ribu masker medis dan 5.000 swab test antigen untuk BPBD Kabupaten Nunukan.  Selain itu, melalui diskusi dan penyerapan aspirasi dari pihak pemerintah daerah, Doni juga memutuskan untuk memberikan dukungan berupa alat penunjang swab PCR sehingga proses tracing, tracking dan treatment dapat dipercepat dan lebih mudah. Dalam forum tersebut, Doni langsung memerintahkan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB agar segera mengirimkan segala kebutuhan lain guna menunjang penanganan COVID-19, khususnya dalam mendukung operasi lintas batas pada esok hari. “Besok dikirim,” ujar Doni. Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri, Perwakilan Mabes TNI Mayjen TNI Supriadi, Perwakilan Mabes Polri Kombespol Ronald R, Perwakilan Kemenko PMK, Perwakilan Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Kementerian PUPR, Perwakilan Kementerian Kesehatan, Perwakilan Kemendagri, Perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Perwakilan BPKP.     Dr. Raditya Jati Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

TARAKAN - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo memberikan apresiasi kepada seluruh komponen dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) atas upaya penanganan COVID-19 di wilayahnya.  Adapun apresiasi tersebut disampaikan Doni, mengingat kasus COVID-19 di wilayah Kaltara dinilai dapat dikendalikan dengan baik. “Kita memberikan apresiasi atas upaya dari seluruh komponen masyarakat di Kalimantan Utara. Telah membuktikan bahwa kasus dapat dikendalikan,” kata Doni dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Kantor Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (9/11). Menurut analisa dari hasil akumulasi data perkembangan kasus COVID-19 di Tanah Air, Provinsi Kaltara menjadi salah satu wilayah yang memiliki angka kasus aktif COVID-19 rendah bahkan di atas rata-rata kasus skala nasional. “Jadi ini menjadi salah satu yang terkecil dalam skala Nasional,” jelas Doni. Berdasarkan data akumulasi per Senin (9/11), kasus COVID-19 di Kaltara memiliki penambahan sebanyak 4 kasus dan totalnya menjadi 897. Sedangkan untuk pasien sembuh mengalami peningkatan menjadi 786 setelah ada penambahan sebanyak 3 orang. Kemudian untuk kasus meninggal hingga sejauh ini ada sebanyak 10 orang dan tidak ada laporan penambahan untuk hari ini. Tentunya Doni mengingatkan agar capaian tersebut harus dijaga dan ditingkatkan lagi, sehingga kasus COVID-19 dapat lebih dikendalikan dengan baik. Di sisi lain, Doni juga mengingatkan agar prestasi dari pengendalian dan penanganan COVID-19 lantas tidak membuat jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara menjadi cepat puas dan menurunkan performa serta kewaspadaan, namun justru sebaliknya. Sebab, mempertahankan angka kasus jauh lebih sulit dan hal itu menjadi tantangan yang harus diantisipasi dengan baik. “Jangan anggap ini sudah selesai. Jangan sampai kendor. Kita harus konsisten,” jelas Doni. Dalam hal ini, Doni menyimpulkan bahwa kunci dari suksesnya pengendalian COVID-19 di Provinsi Kaltara adalah kekompakan antara pemerintahannya dengan seluruh komponen dan masyarakat. Waspada Kepulangan WNI ke Tanah Air Selanjutnya, Doni juga mengimbau agar jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara dapat mempersiapkan diri untuk menyambut kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI), baik bagi yang repatriasi maupun para jamaah ibadah umroh. Doni mengingatkan bahwa WNI yang terdampak COVID-19 di luar negeri dan hendak pulang ke Tanah Air tidak sedikit. Menurut data yang dikantongi Doni, ada lebih dari 350 ribu orang yang tersebar di beberapa negara di dunia. Oleh sebab itu perlu adanya antisipasi yang lebih baik lagi untuk menyambut kepulangannya dalam keadaan sehat dan tidak terpapar COVID-19. “Selalu waspada. Kira-kira demikian,” pungkas Doni. Dalam kesempatan tersebut, Satgas Penanganan COVID-19 juga memberikan dukungan bantuan bagi Pemprov Kaltara untuk penanganan COVID-19 yang diserahkan secara simbolis oleh Ketua Satgas Nasional Doni Monardo kepada Pjs. Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi. Adapun bantuan tersebut meliputi masker KN95 sebanyak 20.000, masker medis sebanyak 20.000, masker kain 100.000, APD premium 10.000, face shield sebanyak 5.000, shoe cover sebanyak 2.000, gloves sebanyak 500, googles sebanyak 250, disinfektan sprayer 5, hand sanitizer sebanyak 20 jerigen, hand spray sebanyak 1000 dan ventilator 2 unit.

TANJUNG SELOR - BPBD Prov. Kaltara menerima kunjungan dari Puslitbang Strahan Kementerian Pertahanan RI pada Jumat, 27 Mei 2022. Maksud dan tujuan dari kunjungan tersebut adalah diskusi FGD Indeks Pertahanan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Penyampaian Quesioner Indeks Pertahanan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 

Tanjung Selor, 27 Juni 2022 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Robby Yuridi Hatman, S.Sos.,M.T dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Andi Amriampa,S.Sos.,M.Si menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan penanggulangan bencana  dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Provinsi Kalimantan Utara, Drs. H.Sanusi, M.Si. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang kepala Disdukcapil Provinsi kalimantan Utara.

Kabar kurang menyenangkan datang dari Sulawesi Barat yang beberapa waktu lalu mengalami gempa, sebagai rasa kemanusiaan masyarakat Kaltara berupaya membantu sesama dengan memberikan bantuan berupa selimut, terpal, pakaian, dsb. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Barat  _ Pemerintah Provinsi Kaltara melalui @bpbd_kalimantan_utara menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam gempa bumi di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat serta untuk korban bencana banjir di Kalimantan Selatan, Selasa, (2/2/2021). Kalak BPBD Andi Santiaji Pananrangi mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Pemprov Kaltara dan juga masyarakat Kaltara kepada saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah. Penyaluran bantuan kepada korban bencana alam gempa bumi di Mamuju dan Majene diterima langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar. Dimana bantuan dari masyarakat Kaltara tersebut meliputi selimut sebanyak 600 lembar, terpal 30 lembar dan tikar 200 gulung serta 24 koli pakaian. Sumber : Humas Prov. Kaltara

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen menekan dan mencegah penyebaran pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) di wilayah provinsi ini. Gugus Tugas Pemprov Kaltara mulai bergerak cepat melakukan langkah-langkah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pencegahan penyebaran COVID-19 salah satunya dititiberatkan pada layanan transportasi publik. Kepala Dinas Perhubungan Kaltara Taupan Majid menegaskan, semua layanan kebandarudaraan dilaksanakan berdasarkan arahan Kementerian Perhubungan. Di Bandara Internasional Juwata Tarakan dan Bandara Tanjung Harapan Bulungan telah dipasang termoscanner. Penumpang juga diperiksa dengan alat thermogun. “Untuk penerbangan internasional, sejauh ini dari Tawau, petugas tidak menunggu di terminal kedatangan. Petugas langsung memeriksa penumpang dengan termogun di pesawat, beserta kru pesawat," tutur Taupan dalam Respons Kaltara edisi ke-75 di Kedai 99 Tanjung Selor, Rabu (18/3). Kewaspadaan juga ditingkatkan di Bandara RA Bessing Malinau dan Bandara Nunukan. “Fasilitas-fasilitas di bandara yang biasa kontak dengan tangan juga semua sudah dibersihkan dengan antiseptik dan desinfektan. Tidak hanya sekali, tetapi rutin kita lakukan. Karena penumpang terus bergerak tiap hari," ujarnya.  Selain bandara, Pelabuhan Tengkayu I di Kota Tarakan, Kayan II di Tanjung Selor, dan Tunon Taka di Nunukan ikut jadi perhatian utama. “Pergerakan penumpang di tiga pelabuhan ini dianggap cukup tinggi. Karena itu, pembersihan fasilitas pelabuhan, terminal, dan bus dengan antiseptik dan desinfektan juga kita galakkan," ujarnya. Pembersihan dan penyemprotan antiseptik dan desinfektan juga akan dilakukan di speedboat. Termasuk menempatkan hand sanitizer di armada transportasi air tersebut. Usman, Kepala Dinas Kesehatan melaporkan sudah ada 895 warga di Kaltara berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP). Rincinya, 883 deportan dari Malaysia di Kabupaten Nunukan, 1 orang di Tana Tidung, 1 orang di Malinau, dan 10 orang di Kota Tarakan. Di Bulungan yang sebelumnya sempat ada laporan di rumah sakit dinyatakan bukan gejala COVID-19. Sayangnya, di Kota Tarakan dilaporkan dua orang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 atas gejala demam tinggi, batuk pilek, dan sesak nafas. “Saat ini sampel yang bersangkutan masih diperiksa di Litbangkes jakarta. Pengiriman akan berlangsung dalam 1-2 hari ini. Kemudian di sana (Litbangkes) akan diperiksa. Saat ini kedua PDP tersebut tengah diisolasi. Belum diketahui hasilnya, negatif atau positif," ujarnya.  Usman meminta masyarakat memulai gerakan hidup sehat dan mengedepankan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan pandemi COVID-19. “Pada intinya jangan panik. Hindari beraktivitas di kerumumanan orang banyak. Menjaga diri anda sendiri juga berarti menjaga keluarga, dan masyarakat lain,” tuturnya. Kepala BPBD Kaltara Andi Santiaji berharap penanganan pandemi COVID-19 di Kaltara tidak saja tugas pemerintah daerah dan Gugus Tugas yang sudah dibentuk. Yang paling penting tuturnya, adalah peran besar masyarakat. “Mari kita lawan ini virus dengan cara bersatu. Jangan hanya pemerintah dan tim yang sudah dibentuk. Masyarakat juga harus membentu pemerintah," ujarnya.  BPBD setiap saat akan melaksanakan upaya-upaya penanggulangan COVID-19 bersama instansi terkait lainnya yang telah ditugaskan dalam gugus tugas level provinsi. Menurut Santiaji, penanganan Covid-19 tidak hanya tertuju pada wabahnya, melainkan dampak turunannya seperti kelangkaan logistik kebutuhan pokok, peralatan seperti masker dan hand sanitizer.  Ahmad Hidayat Kepala KKP Kelas II Tarakan mengungkapkan, jajarannya bersama pemerintah daerah dan jajaran instansi vertikal lain akan berusaha semaksimal mungkin menjaga derajat kesehatan masyarakat agar tetap di ambang level optimal. “Walau penyebaran COVID-19 di Tanah Air tidak semassif negara lain, kita mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah," ujarnya.  “Hindari berkumpul di banyak orang. Kalau mau jadi pahlawan, di rumah. Tidak usah jadi pahlawan di mana-mana. Di rumah saja. Anda akan jadi pahlawan bagi anda, keluarga dan masyarakat Kaltara," timpalnya menutup.(humas)

Bencana banjir terjadi di tiga kecamatan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Minggu (16/5/2021) pukul 09.00 waktu setempat. Akibatnya warga beberapa desa di Kalimantan Utara mengungsi ke tempat sanak saudara mereka untuk sementara waktu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malinau mengimbau warga untuk waspada dan siap siaga. BPBD menginformasikan masyarakat yang tinggal di bagian hilir untuk berhati-hati. Saat banjir terjadi, personel BPBD setempat segera melakukan kaji cepat dan pendataan dampak di lapangan. Personel menghadapi kendala dalam mencapai lokasi karena lokasi terdampak yang jauh. Banjir terjadi beberapa desa di tiga kecamatan di Kabupaten Malinau. Desa-desa terdampak yaitu Desa Malinau Hulu dan Pelina Kanaan (Kecamatan Malinau Kota), Long Berangkat, Long Simau, Long Makatip, Long Kebinu, Long Sulit dan Long Semamu (Mentarang Hulu), serta Long Bisai, Paking, Pulau Sapi (Mentarang). Banjir dipicu oleh curah hujan tinggi sejak kemarin, Sabtu (15/5/2021), sehingga debit air Sungai Funu dan Kenipe yang berada di wilayah Kecamatan Mentarang Hulu meluap. Selain kedua sungai tersebut, debit air Sungai Malinau juga meluap. Ketinggian air banjir antara 30 hingga 200 cm. Peringatan dini cuaca dari BMKG yang terpantau pada Info BMKG pada Sabtu (16/5/2021) hingga esok hari menunjukkan potensi hujan ringan di tiga kecamatan terdampak banjir. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi susulan. Dilihat pada analisis InaRISK, ketiga kecamatan termasuk 12 kecamatan di Provinsi Kalimantan Utara dengan potensi bahaya banjir kategori sedang hingga tinggi. Dua belas kecamatan dengan potensi bahaya banjir dengan kategori tersebut antara lain Kecamatan Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hilir, Pujungan, Bahan Hulu, Malinau Selatan, Malinau Selatan Hulu, Malinau Selatan Hilir, Mentarang, Malinau Utara, Malinau Barat dan Malinau Kota.

Tingginya curah hujan selama beberapa hari terkahir ini menyebabkan tanah longsor di sejumlah daerah di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan pada Senin, 12 September 2022. Kemudian, pada Selasa 13 September 2022 Longsor susulan kembali terjadi pada titik longsor pertama dan langsor baru juga terjadi di titik  Batu Gemapala yang berjarak sekitar 1/2Km dari titik longor pertama, Sehingga mengakibatkan sebanyak 13 desa terdampak. Jalanan dengan lebar sekitar 8 meter, terputus sekitar 200 meter, dengan ketinggian longsoran sekitar 150 meter. Saat ini Pemerintah Daerah telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana untuk kejadian Tanah Longsor di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan ini.